Timika, HaluanPapua – Kunjungan Komisi II DPR Papua Tengah ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Mimika pada Selasa (09/12) membuka tabir persoalan mendasar yang selama ini menghambat layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kondisi sekolah yang serba terbatas menjadi sorotan serius para legislator, khususnya terkait nasib para guru.
Anggota DPR Papua Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ardi menegaskan bahwa penyelesaian gaji P3K guru SLB harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menilai proses administrasi yang tersendat akibat peralihan kewenangan dari Provinsi Papua ke Papua Tengah telah terlalu lama mengorbankan kesejahteraan guru.
“Terkait kunjungan tadi, saya lebih menitipberatkan ke gaji P3K guru SLB. Semoga proses administrasi dari Kabupaten Mimika yang sebelumnya dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Tengah cepat selesai, sehingga proses gaji mereka bisa kembali normal,” tegas Ardi.
Kepala SLB Mimika, Sunaroin, turut memaparkan sejumlah tantangan berat yang masih membelenggu sekolah tersebut. Dari 155 siswa yang terdaftar, hanya 120 yang aktif hadir akibat keterbatasan akses transportasi. Sementara itu, 22 tenaga pendidik harus bekerja dengan fasilitas minim, termasuk guru honorer yang hanya menerima Rp1.250.000 per bulan, angka yang jauh dari layak.
Selain keterbatasan infrastruktur dan biaya operasional, akses transportasi bagi para siswa menjadi masalah akut. Banyak murid tinggal jauh dan tidak memiliki sarana transportasi memadai, menyebabkan tingkat kehadiran tidak stabil.
Ardi menilai masalah-masalah tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Ia mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk bergerak cepat memperkuat koordinasi, agar hak guru dan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus tidak terus diabaikan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan layanan pendidikan khusus di Papua Tengah, karena ini sebuah momentum yang menuntut tindakan nyata, bukan sekadar laporan di atas meja. (*)
