Timika, HaluanPapua – Pemerintah Kampung (Pemkam) Nawaripi secara terbuka mempertanyakan komitmen dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika dalam menangani persoalan sampah. Pasalnya, bangunan bank sampah yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah di Jalan Leo Urmami–Nawaripi, Distrik Wania, hingga kini dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan fungsi, Jumat (19/12).
Fasilitas yang semestinya menjadi instrumen strategis pengelolaan sampah berbasis lingkungan itu kini justru berubah menjadi simbol gagalnya perencanaan dan lemahnya pengawasan. Kondisi tersebut memicu kekecewaan masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi penggunaan anggaran dan keseriusan DLH Mimika dalam menjalankan program pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun, menegaskan bahwa pihak kampung telah menuntaskan seluruh prasyarat operasional bank sampah. Bahkan, melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemkam Nawaripi telah menyiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus pengelolaan bank sampah.
“Dari kampung kami sudah siap. Tenaga pengelola sudah dilatih, masyarakat juga terus kami edukasi agar tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi faktanya, sampai hari ini bank sampah itu tetap tidak berfungsi karena realisasi dari DLH Mimika tidak maksimal,” tegas Norman.
Ia menilai, pembiaran terhadap fasilitas publik tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat. Di tengah meningkatnya volume sampah di kawasan permukiman, bank sampah yang mangkrak justru memperparah persoalan lingkungan.
“Kalau dibiarkan terus, ini bukan lagi soal sampah, tapi soal tanggung jawab pemerintah. Padahal, bank sampah bisa menjadi solusi lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga,” ujarnya.
Pemkam Nawaripi mendesak DLH Mimika agar segera mengambil langkah konkret dan terukur, bukan sekadar retorika program. DLH diminta menjelaskan secara terbuka progres, kendala, serta rencana pemanfaatan bank sampah yang telah dibangun dengan uang negara tersebut.
“Kami tidak ingin bangunan ini hanya menjadi monumen proyek. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fungsi dan manfaat nyata,” pungkas Norman. (*)
