Timika, HaluanPapua – Nada kecewa menyeruak dari para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tengah pasca pelantikan pengurus periode 2025–2030 yang digelar megah di GOR Futsal Mimika, Sabtu (18/10). Di tengah kehadiran Gubernur Papua Tengah, Ketua Umum Kadin Indonesia, Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Deiyai, justru tidak adanya dukungan PT Freeport Indonesia menjadi sorotan tajam.
Melalui keterangan tertulis pada Senin (20/10), dua legislator sekaligus pengurus Kadin Papua Tengah, Nancy Raweyai dan Anis Labene, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap Freeport yang dinilai abai terhadap momentum penting bagi dunia usaha daerah tersebut.
“Kami menyayangkan, kami tidak lihat ada satu pun spanduk dari PT Freeport Indonesia. Panitia juga menyampaikan bahwa semua kebutuhan di Rimba Papua Hotel harus dibayar sendiri, bahkan makan pun bayar,” ujar Nancy Raweyai, Anggota DPR Papua Tengah sekaligus Wakil Ketua Bidang Planologi dan Tata Lingkungan Kadin Papua Tengah.
Menurut Nancy, absennya bentuk dukungan dari Freeport menggambarkan jarak yang semakin melebar antara korporasi raksasa tambang itu dengan pelaku usaha lokal di tanah Amungsa.
Sementara itu, Anis Labene, Anggota DPR Papua Tengah yang juga Wakil Ketua Bidang Investasi Kadin Papua Tengah, menilai ketidakterlibatan Freeport bukan hanya soal etika kelembagaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap ekosistem ekonomi daerah.
“Acara ini bukan kegiatan rutin. Ketua Umum Kadin dari pusat datang langsung. Wajar kalau kita berharap semua pihak, terutama perusahaan besar seperti Freeport, ikut berkontribusi,” tegas Anis.
“Selain itu, kami juga menyoroti keterbukaan data vendor Freeport. Selama ini kami tidak tahu apakah vendor-vendor mereka benar-benar berbasis di sini atau hanya punya alamat di luar daerah. Ini penting untuk pajak daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal,” kata Anis.
Momentum pelantikan Kadin Papua Tengah disebut Anis sebagai titik awal membangun ruang tumbuh bagi pengusaha lokal. “Setelah pelantikan ini, kami ingin memastikan Kadin menjadi rumah besar bagi pelaku usaha Papua Tengah, bukan hanya penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Nada serupa juga datang dari Bram Raweyai, Ketua Kadin Mimika sekaligus tuan rumah kegiatan tersebut. Ia menyayangkan sikap dingin Freeport terhadap penyelenggaraan kegiatan yang membawa nama besar Papua Tengah di tingkat nasional.
“Kami merasa prihatin. Freeport itu perusahaan besar, tapi dalam momen penting seperti ini, tak ada kontribusi sedikit pun. Padahal kegiatan ini melibatkan pimpinan Kadin Pusat dan kepala daerah Papua Tengah,” tegas Bram.
Pelantikan Kadin Papua Tengah berlangsung sukses berkat dukungan berbagai pihak di luar lingkaran Freeport. Namun di balik sorak dan seremonial megah itu, kritik yang dilontarkan para pengurus menandai munculnya tuntutan baru terhadap transparansi dan keberpihakan ekonomi lokal di wilayah tambang emas terbesar di dunia ini. (*)
