Timika, HaluanPapua – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika, Dessy Putrika, menyampaikan pandangan umum fraksinya atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 dalam sidang paripurna II masa sidang II DPRK Mimika, Jumat (04/07).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi penyusunan LKPJ oleh Bupati Mimika sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan. Namun, fraksi Demokrat menekankan bahwa LKPJ tidak hanya sebatas laporan administratif, melainkan juga refleksi capaian dan kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ harus dinilai secara objektif, kritis, dan konstruktif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019,” tegas Dessy.
Fraksi Demokrat mencermati capaian RPJMD 2019-2024 yang baru mencapai sekitar 65 persen dan menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Mimika. Salah satu sorotan tajam datang dari ketimpangan demografis dan akses layanan antarwilayah, di mana lebih dari 45 persen penduduk Mimika terkonsentrasi di Distrik Mimika Baru.
Penyebaran ASN yang belum merata juga menjadi perhatian, sehingga Fraksi Demokrat mendorong pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan kebutuhan dan kompetensi.
Di bidang pelayanan publik, Fraksi Demokrat menilai upaya digitalisasi sudah berjalan, tetapi perlu evaluasi lintas sektor agar kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menjadi retorika.
Fraksi Demokrat mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target hingga 131,93 persen, namun menyoroti penurunan pos retribusi serta pengelolaan kekayaan daerah yang belum optimal.
Sementara itu, penurunan dana transfer pusat hingga 90,70 persen menjadi alarm bagi pemerintah agar mencari solusi alternatif pembiayaan, seperti diversifikasi pendapatan daerah dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Mereka juga mencermati serapan anggaran yang rendah, terutama di triwulan pertama dan kedua tahun 2024. Belanja modal juga dinilai belum maksimal, terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi yang justru krusial bagi wilayah pesisir dan pegunungan.
Terkait program 100 hari kerja Bupati Mimika yang baru, Fraksi Demokrat meminta agar kebijakan tersebut tetap sinkron dengan RPJMD dan RKPD. Mereka mengingatkan bahwa penyesuaian program tanpa dasar perencanaan yang kuat bisa mengganggu kesinambungan pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil reses, Fraksi Demokrat juga menyampaikan isu-isu strategis yang masih perlu perhatian pemerintah daerah, seperti, Program lintas OPD yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Kualitas guru dan distribusi beasiswa pendidikan yang belum merata di wilayah pedalaman.
Masalah tenaga medis dan sarana kesehatan dasar yang belum memadai. Program ekonomi dan UMKM yang belum memberi dampak nyata karena minimnya pendampingan dan evaluasi.
Minimnya inovasi di sektor pertanian dan perikanan serta lemahnya pembinaan pasar lokal. Data kemiskinan yang belum akurat, serta persoalan klasik seperti sampah dan drainase dalam kota Timika.
Fraksi Demokrat menegaskan bahwa LKPJ adalah bentuk akuntabilitas politik dan moral pemerintah kepada rakyat. Oleh karena itu, capaian maupun kelemahan dalam LKPJ harus dijadikan refleksi untuk perbaikan tata kelola ke depan.
“Kami akan menyampaikan rekomendasi strategis dalam pendapat akhir fraksi sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Mimika yang lebih merata dan inklusif,” tutup Dessy.
Fraksi Demokrat menegaskan komitmennya sebagai mitra kritis yang solutif dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpinggirkan. (*)
