Timika, HaluanPapua – Dugaan praktik nepotisme dan persekongkolan dalam lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Mimika, khususnya pada bidang perumahan, mulai mencuat dan menjadi sorotan publik.
Sejumlah sumber mengungkap adanya praktik tidak sehat yang melibatkan pejabat struktural dan pelaksana proyek di dinas tersebut. Praktik ini diduga kuat berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencederai prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Kepala Bidang berinisial TIT, bersama seorang pejabat perempuan yang menjabat sebagai Kasubag Keuangan berinisial ASK, terindikasi menjalin kerja sama terselubung dengan anak kandung berinisial NVS.
NVS sendiri diketahui bekerja sebagai operator Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memiliki peran strategis dalam laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Yang menjadi sorotan, NVS juga diduga memiliki dan mengelola sebuah perusahaan konstruksi yang berulang kali mendapatkan proyek pembangunan perumahan melalui mekanisme penunjukan langsung, tanpa melalui proses lelang terbuka sebagaimana mestinya.
Salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya mengungkap bahwa pola penunjukan langsung yang sarat konflik kepentingan ini telah berlangsung selama beberapa tahun. “Mereka bermain halus, tapi kita tahu perusahaan siapa itu dan bagaimana bisa terus dapat proyek,” ujarnya.
Dalam regulasi pengadaan pemerintah, penunjukan langsung memang dimungkinkan jika nilai proyek berada di bawah ambang batas tertentu. Namun, dalam kasus ini, proyek-proyek tersebut diduga sengaja “dipecah” menjadi beberapa paket kecil agar tetap bisa ditangani lewat mekanisme penunjukan langsung, yang dinilai lebih rentan terhadap praktik manipulatif.
NVS yang menjabat sebagai operator PPK disebut-sebut memanfaatkan posisinya untuk mengakses alur dana, menyusun dokumen administrasi, dan memastikan proyek dari perusahaan miliknya berjalan mulus. Padahal, sebagai ASN, yang bersangkutan seharusnya tidak terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menyikapi temuan ini, berbagai pihak mulai mendesak agar Bupati Mimika, Inspektorat Daerah, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan audit menyeluruh serta investigasi terhadap aktivitas di lingkungan Disperkimtan.
“Kalau benar ini terjadi, maka ini adalah bentuk nepotisme yang sangat merugikan publik. Harus segera diusut,” tegas seorang aktivis di Timika yang enggan menyebutkan namanya.
Desakan publik juga mengarah pada pentingnya membuka akses terhadap dokumen-dokumen penunjukan proyek, daftar nama perusahaan rekanan, serta alur proses administrasi keuangannya demi menjamin transparansi dan akuntabilitas. (*)
