Timika, HaluanPapua – Fraksi Demokrat DPRK Mimika menyatakan dukungan penuhnya terhadap program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI, yakni pembukaan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata negara terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya dari suku asli Amungme dan Kamoro.
Ketua Fraksi Demokrat, Dessy Putrika, memimpin langsung pertemuan penting bersama Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau dan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI Wilayah VI Maluku-Papua, John H. Mampioper. Beserta Yayasan SaNoken yang turut hadir pada pertemuan tersebut dan menyerahkan hasil kajiannya tentang SR di Kabupaten Mimika.
Pertemuan tersebut membahas mekanisme serta regulasi teknis pembukaan SR di Mimika.
Dari hasil pemaparan BBPPKS, program SR di Mimika telah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Mimika, Johannes Rettob. Bahkan, Pemkab Mimika telah menyediakan lahan strategis seluas 10 Ha di Jalan Caritas, SP5, untuk pembangunan sekolah beserta asrama bagi para siswa.
Pada tahap awal (1C), Sekolah Rakyat Mimika direncanakan akan menerima 100 hingga 150 siswa. Fokus utama sekolah ini adalah melayani anak-anak asli Papua dari suku Amungme dan Kamoro yang tergolong tidak mampu atau masuk dalam kategori keluarga miskin, berdasarkan verifikasi data resmi sesuai regulasi pusat.
Dessy Putrika menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ini bukan hanya memberikan pendidikan, tapi juga menciptakan transformasi sosial di tengah masyarakat adat.
“Ini bukan sekadar tempat belajar. Ini adalah investasi negara untuk masa depan anak-anak Mimika. Mereka akan dibina menjadi generasi berkarakter dan mampu bersaing, tanpa kehilangan identitas dan akar budayanya,” kata Dessy.
Ia juga menyampaikan bahwa dampak Sekolah Rakyat bukan hanya dirasakan oleh siswa, tapi juga orang tua. Dalam skema program dari Kemensos, orang tua siswa akan mendapatkan berbagai pelatihan pemberdayaan ekonomi dan bahkan berkesempatan menerima bantuan rumah layak huni langsung dari pemerintah pusat.
“Ini bentuk kehadiran negara yang menyentuh langsung rakyat kecil, khususnya orang tua yang selama ini kesulitan menyekolahkan anaknya. Fraksi Demokrat sepenuhnya mendukung dan akan ikut mengawal agar program ini benar-benar berjalan dan tepat sasaran,” tegasnya.
Fraksi Demokrat berharap Sekolah Rakyat ini menjadi model pembangunan manusia di wilayah pedalaman, dan mampu menjawab persoalan kesenjangan akses pendidikan di Mimika.
“Ini adalah angin segar bagi masyarakat adat. Semoga program ini menjadi awal pemerataan pendidikan di Tanah Papua,” tutup Dessy.
Sebagai tambahan informasi, Mimika merupakan satu-satunya Kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat untuk Skema Rintisan (Tahap Ic) dan Tahap II.
“Pembangunan baru sarana SR akan dibangun dilaham milik Pemda Mimika, usulan ini telah diterima oleh Menteri Sosial RI berkat dukungan DPR Kabupaten Mimika dengan mendapatkan asistensi langsung dari Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI Jayapura,” Kata John Mampioper.
Tim Balai Besar Kemensos dan Satker Prasarana Strategis Pendidikan Kemenpu akan melakukan survei persiapan Renovasi Wisma Atlet Mimika untuk SR Tahap 1C dan survei kesiapan lahan 10 Ha milik pemda Mimika di minggu II 10 – 14 agustus sekaligus menyampaikan hasilnya dalam Seminar Sosialisasi Kesiapan Pemda Mimika dalam Program SR. (*)
