Samarinda, HaluanPapua – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2025 di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (8/7).
Dalam kesempatan itu, Ribka menekankan peran penting TP PKK dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Saya, atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tulus kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat pusat hingga desa, atas komitmen, dedikasi, dan kerja nyata yang telah ditunjukkan selama ini,” kata Ribka dalam keterangan yang diterima dari Puspen Kemendagri.
Ribka menyebut bahwa TP PKK bukan hanya organisasi kemasyarakatan, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Peran TP PKK semakin relevan di tengah dinamika tantangan pembangunan yang ada saat ini, terutama karena TP PKK merupakan gerakan sosial yang tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga.
Melalui pendekatan berbasis partisipasi, TP PKK telah berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah sangat membutuhkan peran aktif TP PKK dalam mengatasi persoalan seperti stunting, kemiskinan, dan transformasi digital yang dihadapi masyarakat, sehingga kehadiran TP PKK dianggap sangat penting.
“Mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan dan penguatan Gerakan PKK,” ujar Ribka.
Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, TP PKK diyakini berperan strategis dalam menjangkau keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Ribka berpesan agar program-program seperti peningkatan literasi keluarga, edukasi kesehatan, dan keterampilan berbasis teknologi diperkuat untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan adaptif.
Selain itu, Ribka juga mendorong PKK untuk memperkuat inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui berbagai program pemberdayaan, sehingga para kader PKK dapat menjadi pelaku utama dan agen perubahan di masyarakat.
“Kita juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemuda dan penyandang disabilitas dalam kegiatan PKK, baik dalam aspek pelatihan, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Hal ini penting agar semangat kolaborasi dan kesetaraan menjadi fondasi dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Ribka.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakernas digelar untuk menyelaraskan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, serta arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Tri juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk menetapkan rencana induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029.
“Dan strategi Gerakan PKK sebagai acuan utama perencanaan dan pelaksanaan program Gerakan PKK untuk periode lima tahun ke depan,” tambah Tri.
Tri berharap TP PKK dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi momentum bagi Gerakan PKK untuk terus berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta pembacaan hasil keputusan Rakernas oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat Yane Ardian.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Syarifah Suraidah Rudy, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P. Balombo, para pengurus TP PKK Pusat, dan perwakilan dari daerah. (*)
